sengketa pilpresHak atas foto
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Image caption

Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3×24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pada Jumat (14/06) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan dalam sidang itu sembilan hakim konstitusi akan mendengarkan dalil permohonan yang diajukan pemohon capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Jadi pemohon kan kemarin sudah menyerahkan permohonan tertulis, sudah teregistrasi, kesempatan pertama pemohon menyampaikan permohonannya itu kepada majelis hakim,” ujar Fajar Laksono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (12/06).

Kalaupun ada penilaian bahwa permohonan itu tak memenuhi syarat, hakim MK akan tetap melanjutkan persidangan.

Menurut Fajar, sebaik atau seburuk apa pun dalil itu, menjadi kewenangan hakim konstitusi untuk memutuskan dalam sidang putusan 28 Juni 2019.

“Itu kewenangan hakim MK. Mau diperlakukan seperti apa, itu kewenangan MK yang kemudian ya harus melewati serangkaian persidangan. Kalau ada pihak-pihak minta (menolak gugatan) silakan saja jadi opini. Secara normatif itu kewenangan hakim MK,” jelasnya.

“Hakim MK tidak bisa didesak melakukan ini-itu,” sambungnya.

Fajar juga menegaskan, hakim konstitusi dalam memutus perkara sengketa mendasarkan pada tiga hal yakni fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Itu mengapa, Fajar meminta semua pihak, agar tidak “mendesak” para hakim di luar forum persidangan.

“Biarkan persidangan ada dinamika, perdebatannya. Nah itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus.”

Lebih jauh, dia juga menegaskan sepanjang sengketa Pilpres, hakim konstitusi tidak pernah mengeluarkan putusan sela. Putusan semacam itu, kata dia, hanya berlaku untuk sengketa pilkada atau pemilu legislatif (pileg).

“Misalnya MK memutuskan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah tertentu atau penghitungan suara ulang. Itu putusan sela. Setelah itu dilaporkan ke MK, baru ada putusan akhir.”

“Belum pernah ada putusan sela dalam sengketa pilpres.”

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Image caption

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo dan anggota tim hukum Denny Indrayana melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Pada sidang Jumat nanti, pihak-pihak yang dibolehkan hadir di ruang persidangan hanya dari pemohon yang berjumlah 15 orang, termohon juga 15 orang, dan Bawaslu 10 orang. Di luar mereka, kata Fajar, dilarang masuk demi kelancaran jalannya sidang.

“Kita tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan yang menghambat jalannya sidang. Apalagi MK hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk memutuskan perkara.”

Karena itu, MK menyediakan layar televisi yang menyiarkan secara langsung proses sidang di samping gedung MK dan juga kantor Kemenkopolhukam.

“Untuk kebutuhan agar persidangan berjalan tertib dan lancar. Tidak gaduh.”

Setelah sidang mendengarkan permohonan pemohon selesai, MK akan mengagendakan sidang pemeriksaan pembuktian pada Senin (17/06). Fajar menjelaskan, di situ pihak termohon yaitu KPU akan menyampaikan jawabannya. Begitu pula Bawaslu.

“Di MK azas yang dianut azas semua pihak didengarkan keterangannya secara seimbang. Semua mendapat kesempatan yang seimbang, apapun yang disampaikan dalam sidang pendahuluan, akan terus bergulir,” tukasnya.

Polisi kerahkan 48.000 personel

Polda Metro Jaya mengerahkan 48.000 anggota untuk menjaga sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, mengatakan puluhan ribu personel itu akan berjaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat dan beberapa objek vital, gedung KPU dan juga Bawaslu.

“Personel nanti dibantu pemda juga seperti petugas kesehatan, pemadam kebakaran, dan beberapa ambulans yang kita siapkan,” ujar Argo Yuwono kepada BBC News Indonesia, Rabu (06/12).

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Image caption

Ketua Makhamah Konstitusi Anwar Usman didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono, dan Sekjen MK Guntur Hamzah memantau pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Nantinya, kata Argo, jalan seputaran gedung MK akan ditutup untuk publik. Kendati, dia tidak bisa memastikan sampai kapan penutupan jalan dilakukan.

“Itu nanti lihat situasional,” pungkasnya.

Hingga dua hari jelang sidang pemeriksaan pendahuluan ini, Polda menyebut belum menerima surat pemberitahuan akan adanya aksi massa di gedung MK. Begitu pula, pergerakan dari beberapa daerah di sekitar ibu kota.

“Belum ada info, masih didata ada tidaknya, lagi dicek,” ucap Argo.

Prabowo minta pendukungnya tak sambangi MK

Capres Prabowo Subianto sebelumnya meminta pendukungnya untuk tidak menyambangi gedung MK pada sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang akan digelar Jumat (14/06).

Ia mengatakan telah mempercayakan persoalan dugaan kecurangan pemilu kepada hakim konstitusi.

“Kami memutuskan untuk menyerahkan melalui jalur hukum dan konstitusi, karena itu kami mohon pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari mendatang. ” ucap Prabowo Subianto melalui video yang diunggah di media sosial.

“Saya mohon, percayalah pada pimpinan dan untuk itu kalau saudara merasa mendukung Prabowo-Sandiaga, saya mohon, tidak perlu hadir di sekitar MK,” sambungnya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Image caption

TKN mendatangi MK untuk meminta penjelasan tentang menjadi pihak terkait dalam permohonan gugatan Prabowo-Sandi terhadap hasil Pilpres 2019.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyebut tidak ingin insiden kerusuhan pada 21-22 Mei lalu terulang kembali. Sehingga kalaupun ada pendukungnya yang mendatangi MK hanya berupa perwakilan.

“Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negeri ini, bukan seperti itu penyelesaiannya.”

“Kami percaya hakim-hakim itu, apapun keputusannya kita sikapi dengan dewasa dan tenang.”

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, mengatakan pernyataan Prabowo itu adalah anjuran kepada pendukungnya agar tidak turun ke jalan seperti waktu sebelum-sebelumnya yang akhirnya menimbulkan kericuhan di depan Gedung Bawaslu Jakarta. Sehingga ia berharap anjuran itu betul-betul dipatuhi.

“Imbauan ke pendukung tak usah turun karena takut ada provokasi, lebih baik saksikan sidang MK di rumah dan mari jaga kondusifitas,” ujar Andre Rosiade.

Di samping itu, Prabowo-Sandiaga juga komitmen untuk menerima apapun hasil keputusan hakim MK. Kendati, ia meyakini akan menang.

“Tentu kami harus menerima hasilnya secara tenang dan beradab.”

“Kami yakin menang makanya kita optimistis dan kita dorong pendukung sabar, karena kami yakin menang di MK.”

Tim hukum Prabowo hadirkan bukti kuat

Salah satu anggota tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, mengklaim pihaknya mampu meyakinkan hakim konstitusi telah terjadinya kecurangan pemilu presiden yang sistematis, terstruktur, dan sistematis, dalam sidang dengan agenda pembacaan dalil permohonan.

Hal itu terlihat dari deklarasi beberapa kepala daerah yang menyatakan mendukung capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Kecurangan itu tersusun begitu rapi hampir di semua lini tahapan pilpres dan terstrukturnya keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya netral menjadi tidak netral,” ujar Teuku Nasrullah.

“Deklarasi kepala-kepala daerah untuk mendukung paslon tertentu, boleh tidak? Dan ada tidak deklarasi dari kepala daerah tertentu?” sambungnya.

“Masalahnya apakah MK menganggap hal itu terbukti?”

Untuk mendukung dalil itu, tim hukum Prabowo-Sandi akan menyorongkan bukti berupa surat undangan deklarasi kepala daerah. Dia berharap, hakim konstitusi akan mempertimbangkan bukti itu meski tak bisa menghadirkan saksi fakta semisal kepala daerah yang bersangkutan.

“Apakah karena tidak bisa menghadirkan kepala daerah, dalil kami tidak terbukti? Apakah begitu mencari kebenaran? Apakah kebenaran sesungguhnya dikalahkan karena kita tidak punya kuasa memaksa mereka hadir?” jelasnya.

Deklarasi yang dimaksud Teuku Nasrullah adalah dukungan politik 31 kepala daerah di Jawa Tengah terhadap pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, di Hotel Alila Solo, Januari 2019 lalu.

Bukti lain yang akan mengungkap adanya kecurangan yakni, kata Teuku Nasrullah, beberapa saksi fakta. Kendati ia tak ingin membuka identitasnya.

“Saksi fakta tidak boleh dibuka sekarang. Kami punya strategi untuk amankan bukti yang kami miliki.”



Baca selengkapnya: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48610523

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.