MKHak atas foto
Antara/Hafidz Mubarak A

Image caption

Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6).

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjawab gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang kedua sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/06).

Dalam pembacaan jawaban, tim hukum KPU menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan, dan lebih menggiring opini.

Pembukaan kotak suara. Ali Nurdin, kuasa hukum KPU, mencontohkan kasus pembukaan kotak suara di sebuah minimarket di Indonesia.

“Pemohon tak tahu di mana lokasi dan hanya melalui cuplikan video di toko Alfamart. Ada belasan ribu toko Alfamart di Indonesia, tapi pemohon tak bisa menunjukkan lokasinya,” ujar Ali.

Ali juga bertanya apa hubungan video tersebut dengan kerugian yang dialami para kontestan Pilpres 2019. Dia mengatakan seharusnya kubu 02 bisa membuktikan kerugian para pasangan calon.

“Dalam kasus ini, tak bisa terungkap apa hubungannya dengan suara para paslon,” kata Ali.

Sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU. Ali Nurdin selaku kuasa hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU.

Menurutnya, pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Situng, kata Ali Nurdin, hanyalah alat bantu yang berbasis pada teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

Hal ini, lanjutnya, telah ditegaskan dalam keputusan KPU Nomor 536 tahun 2009 tentang petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara pemilu 2019.

Tautan berita. Kuasa hukum KPU menyatakan link atau tautan berita yang dirujuk oleh tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan keputusan KPU yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Link berita bukan alat bukti surat atau tulisan sehingga tidak memiliki syarat,” kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin.

KPU merujuk pada Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2018, khususnya Pasal 36 yang menyebutkan alat bukti berupa: surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan petunjuk.

Hak atas foto
Antara/Hafidz Mubarak A

Image caption

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kiri) menyimak keterangan yang disampaikan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6).

Calon wakil presiden Ma’ruf Amin tidak langgar aturan. Tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, menyatakan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar persyaratan pencalonan. Sebab, kedua bank tersebut tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kiai Haji Ma’ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatan BUMN, karena kedua bank yang dimaksud bukan BUMN,” kata Ali.

Dia menambahkan, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN mengatur pengertian BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam kasus ini, kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah telah mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai dan konsultan hukum.

Oleh karenanya, kedudukan hukum Dewan Syariah adalah bukan pejabat yang berbeda dengan pihak komisaris direksi pejabat dan karyawan Bank Syariah.

“Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wakil presiden atas nama Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai pengawas syariah dari PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri,” ucap Ali.

Tolak permohonan tim Prabowo-Sandiaga. Berdasarkan argumen-argumen yang disampaikan, Ali Nurdin selaku kuasa hukum KPU meminta MK menolak permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga.

Di samping itu, Ali menghendaki MK menyatakan benar keputusan KPU RI No 987 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019.

Dalam penetapan KPU, pasangan Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara.



Baca selengkapnya: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48671748

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.