mahkamah konstitusiHak atas foto
Antara/Hafidz Mubarak A

Image caption

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) mengetuk palu saat mengesahkan bukti pihak termohon pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6).

Tim kuasa hukum paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadirkan 15 saksi, dua ahli, serta sejumlah bukti dalam sidang ketiga Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/06).

Saksi pertama yang dimajukan adalah Agus Muhammad Maksum yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Agus mengaku merupakan bagian dari tim pasangan capres Prabowo-Sandiaga yang meneliti dan memberikan masukan kepada KPU mengenai DPT pasangan capres tingkat nasional.

Dalam keterangannya, Agus mempersoalkan daftar pemilih tetap ( DPT) 17,5 juta yang bermasalah. Agus, mengklaim ada ketidakwajaran data pemilih dalam jumlah tersebut.

Menurutnya, dari 17,5 juta DPT, terdapat 9,8 juta pemilih yang tanggal lahirnya sama, yakni pada 1 Juli. Kemudian, ada 5,3 juta yang lahir pada 31 Desember. Selain itu, ada 2,3 juta yang lahir pada 1 Januari.

“Itu tidak wajar, karena yang lahir 1 Juli itu ada 20 kali lipat dari data normal,” kata Agus.

Agus juga mengklaim ada kartu keluarga (KK) manipulatif sebesar 117.333, artinya dalam satu kartu berisi lebih dari 1.000 orang, nomor KK yang tidak seusai nomenklatur, dan alamat yang berbeda-beda.

Akan tetapi, ketika ditanya majelis hakim soal korelasi antara dugaan KK manipulatif dan pengguna hak pilih pada Pemilu 2019, Agus Maksum tidak dapat menjelaskan korelasinya.

Agus kemudian mengatakan tidak dapat memastikan apakah seluruh nama yang dalam KK menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sebab, pihaknya tidak melakukan rekapitulasi. “Saya tidak bisa menjawab karena tidak melakukan rekap. Karena jumlah beda-beda,” ujar Agus.

“Jadi walaupun ada KK yang invalid tapi Anda tidak bisa memberikan keterangan kepada Mahkamah bahwa jumlah itu sekaligus pengguna hak pilih,” ucap Saldi.

Hak atas foto
Antara/Hafidz Mubarak A

Image caption

Sejumlah saksi dari pihak pemohon kembali ke ruangang saksi setelah diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6).

Guna memperkuat tuduhan terkait 17,5 juta pemilih dalam DPT, tim kuasa hukum Prabowo menyediakan barang bukti P.155 berupa dokumen.

Namun, bukti itu kemudian dipertanyakan hakim Enny Nurbaningsih karena tidak ada dalam bukti fisik yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini kan kemarin sudah diverifikasi barang bukti, muncul P.155 yang disebut mengenai data 17,5 juta pemilih yang tidak wajar,” ujar Enny.

Menurut hakim Aswanto, dalam daftar bukti pemohon yang sudah diverifikasi, tercantum bukti P.155 tersebut. Namun, setelah dicari, fisik bukti berupa dokumen itu tidak ada.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno, mengaku kesulitan menyertakan bukti dengan nomor P-155 karena keterbatasan mesin fotokopi. Bukti tersebut boleh dikumpulkan hingga pukul 16.00 WIB.

“Sudah diputuskan boleh dikumpulkan nanti pukul 16.00 WIB,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) , Anwar Usman.

Secara keseluruhan MK menerima bukti-bukti tambahan yang diajukan Prabowo-Sandi. Total ada 94 boks kontainer yang diterima dan disahkan dalam sidang MK

Bukti-bukti yang diajukan ini merupakan bukti dokumen C1.



Baca selengkapnya: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48686467

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.