Jusuf KallaHak atas foto
ADEK BERRY/AFP

Dua kali menjadi wakil presiden untuk mendampingi presiden berbeda, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kemudian Joko Widodo, tidaklah berlebihan untuk menyebut sosok Jusuf Kalla sebagai politikus senior yang diperhitungkan.

Dan menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai wakil presiden, peranan Jusuf Kalla dibutuhkan ketika suhu politik nasional memanas akibat hasil Pilpres 2019 yang sempat ditolak salah satu kubu.

Kalla, kelahiran 1942, menyodorkan dirinya untuk berperan sebagai “jembatan” antara capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto di tengah polarisasi politik yang tajam usai Pemilu 2019.

“Beliau (Prabowo) menerima prinsip penyelesaian masalah sesuai aturan, sesuai undang-undang. Setelah itu beliau memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghentikan aksi-aksi massa,” ungkap Kalla menggambarkan isi pertemuannya dengan Prabowo.

Setelah pertemuan itu, Daeng Ucu – begitu sapaan akrabnya – meyakini bahwa pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo, yang diharapkan menjadi simbol rekonsiliasi nasional, tinggal menunggu waktu.

“Apalagi katakanlah bulan depan, 17 Agustus, itu momen-momen penting untuk bisa mempertemukan (Jokowi-Prabowo). Tapi bisa juga digelar sebelumnya,” kata Kalla dalam wawancara khusus dengan Heyder Affan, Olivia Rosalia, Oki Budhi dan Dwiki Marta dari BBC News Indonesia di kantornya, Rabu (03/07).

Dalam wawancara yang berlangsung sekitar satu jam, Kalla juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai isu ketidakadilan atau ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Hak atas foto
ADEK BERRY/AFP

Hak atas foto
ADEK BERRY/AFP

Kalla mengatakan apabila isu ini dapat diatasi maka persoalan-persoalan di seputar politik identitas yang marak belakangan dapat dikurangi.

“(Ketimpangan ekonomi) ini memang sesuatu yang perlu kita dalami dan kita perlu terbuka dalam mendalaminya untuk memperbaiki kondisi ini,” kata Kalla, yang juga dikenal sebagai pengusaha ini, panjang lebar.

Kepada BBC News Indonesia, Kalla juga mengaku sempat “kecewa” terhadap ucapan Ketua umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang dilaporkan melontarkan semacam ancaman menggelar referendum di Aceh, karena kecewa terhadap Jakarta.

Ucapan Muzakir Manaf itu kemudian melahirkan polemik keras, sehingga Malik Mahmud (eks pimpinan GAM dan kini Wali Nanggroe Aceh) harus terbang ke Jakarta untuk menemui Kalla.

Hak atas foto
ADEK BERRY/AFP

“Bukan menelpon, tapi beliau (Malik Mahmud) langsung datang ke Jakarta, dan menjelaskan hal itu kepada saya,” ungkap Kalla.

Seperti diketahui, saat menjadi Wapres mendampingi Presiden SBY, Kalla merupakan sosok sentral dalam perundingan damai Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 di Helsinki.

Kalla juga menjawab pertanyaan seputar sosok Ma’ruf Amin, wapres terpilih, hingga nasib puluhan WNI yang “masih terjebak” di Suriah akibat bergabung dengan ISIS, serta rencana aktivitasnya setelah berhenti menjadi wapres pada Oktober nanti.

“(Saya) Tidak lagi (aktif di politik), dalam artian kepartaian, tapi politik dalam arti kata kenegaraan, ya pasti,” ungkapnya. Berikut petikan wawancaranya:

Hasil Pemilu 2019 sudah ditetapkan setelah melalui berbagai drama dan kontroversi. Apa penilaian Anda atas proses pemilu kali ini?

Pemilu 2019 sudah berjalan sesuai undang-undang. Artinya, pemungutan suara, penghitungannya sesuai tahapan, dan jika ada yang tidak puas dapat mengajukan gugatan ke MK, dan itu sudah dilakukan, serta semua berjalan dengan baik.

Memang di antaranya ada kejadian 21 dan 22 Mei, ada demo yang kemudian cenderung berkonflik. Itu saja masalahnya. Di luar itu, semua sudah berjalan sesuai aturan.

Walaupun demo itu mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia?

Itu saya katakan tadi, adanya demo yang keras. Tapi itu ada pihak yang melakukannya, atau malah sering disebut itu demo yang dibayar. Karena demo yang formal itu sangat sopan dan itu sesuai aturan juga.

Mahkamah Konstitusi telah menolak keberatan kubu Prabowo-Sandiaga, dan masyarakat menunggu ucapan selamat dari pihak yang kalah kepada pemenang. Dan ternyata sampai sekarang ucapan itu belum ada?

Itu soal etika saja, dan bukan pelanggaran. Mungkin pada waktunya akan dilakukan. Ini persoalan waktu saja.

Hak atas foto
Edi Ismail/NurPhoto via Getty Images

Image caption

Wapres Jusuf Kalla (kanan) , capres Joko Widodo dan cawapres Ma’ruf Amin di hadapan massa pendukungnya di Gelora Bung Karno, saat kampanye Pemilu 2019, 17 April 2019.

Kalau Prabowo sejak awal legowo, mau menerima kekalahan dalam Pemilu Presiden 2019, tentu akan membuat persoalan politik yang berlarut-larut akan selesai?

Kita lihat dan dengar serta menyaksikan pernyataan Pak Prabowo itu jelas mengakui kekalahannya secara resmi. Apa yang diputuskan MK itu diterima dengan baik. Cuma satu saja, tinggal waktu pengucapkan selamat.

Kalau hal itu dilakukan lebih awal kan lebih baik?

Ya, tentu lebih baik, tapi ini kan juga masalah psikologis. Menunggu waktu yang tepat. Saya percaya Pak Prabowo sebagai negarawan juga menerima sistem demokrasi. Tinggal soal waktu saja.

Pemilu sudah berakhir, tapi yang menjadi pekerjaan rumah adalah masyarakat sudah terlanjur mengalami apa yang disebut polarisasi yang sangat tajam. Anda, yang berpengalaman dua kali menjadi wapres, apa jalan keluar untuk mengatasi masalah ini?

Setiap pemilu selalu terpolarisasi. Walaupun memang kali ini di masyarakat, masuk faktor ideologi, khususnya faktor agama, tapi jumlahnya menurut saya, tidak terlalu besar seperti yang dipikirkan.

Hak atas foto
BAY ISMOYO/AFP

Image caption

“Saya sampaikan ke Pak Jokowi, minta izin, kalau dibutuhkan, saya akan bertemu Pak Prabowo, untuk mengetahui pandangan-pandangannya,” kata Kalla. Foto atas: Spanduk Jokowi-Kalla saat Pilpres 2014 sedang dipasang oleh pendukungnya, 9 Juli 2014.

Buktinya, setiap demo makin menurun. Jadi tidak seperti demo 212. Ada polarisasi, tapi tidak semakin tajam. Bukti lainnya, saat putusan MK, tidak banyak orang berdemo. Dan masyarakat juga menyadari ini suatu proses demokrasi yang harus didukung.

Bahwa masih ada beberapa kelompok yang menolak putusan MK, tapi tidak secara nasional ada polarisasi sampai berlarut-larut. Saya kira semua orang sudah menerima kenyataan yang ada.

Walaupun residunya masih dirasakan masyarakat, bahkan di tingkat keluarga pun terjadi perpecahan gara-gara pemilu. Jadi, apa jalan keluarnya?

Ha-ha-ha, itu kasuistis. Akan selesai dengan sendirinya. Tidak perlu berbuat banyak. Yang penting pemahaman kita tentang demokrasi kepada tujuan kebangsaan, terus kita dengungkan.

Yang penting apa yang dilakukan oleh presiden terpilih yang tidak membeda-bedakan.

Pada waktunya, Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf nanti pada waktunya memimpin bangsa ini secara keseluruhan, tidak membeda-bedakan, walaupun di suatu tempat kalah, tetapi akan tetap memperlakukan sebagai satu bangsa yang besar.

Hak atas foto
ROMEO GACAD/AFP

Image caption

“Saya ini Ketua Dewan Pengarah tim kampanye Pak Jokowi-Ma’ruf. Itu saja jawabannya. Mana mungkin saya mendukung pihak lain (Prabowo), sementara di satu pihak saya ketua tim pengarah (Jokowi-Ma’ruf),” kata Kalla. Foto atas: Cawapres Prabowo, capres Joko Widodo dan serta cawapres Jusuf Kalla dalam sesi debat di Pilpres 2014, 5 Juli 2014.

Dalam hal pembangunan, pemerintah tidak akan berbuat ‘oh, kita akan membangun wilayah ini, karena di pemilu lalu, kita menang di wilayah itu’. Tidak seperti itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak akan bisa rukun.

Berulangkali Presiden terpilih Joko Widodo mengutarakan niatnya menggelar rekonsiliasi. Dan Anda disebut sebagai figur yang dapat menjembatani kubu Prabowo dan kubu Joko Widodo. Apa yang sudah Anda lakukan?

Sebelumnya, tentu saya bertemu Pak Prabowo dan menyampaikan bahwa kita memiliki tujuan yang sama, yaitu kemajuan bangsa yang adil. Dan beberapa usulan dari Pak Prabowo memang sudah dilaksanakan juga dengan baik oleh pemerintah. Karena itu memang seharusnya dibuat seperti itu.

Sehingga dari sisi Pak Prabowo sendiri itu kan menyatakan terserah MK, dan mereka menerima apapun putusannya. Jadi selesai dari sisi itu.

Hak atas foto
ADEK BERRY/AFP

Image caption

Dalam jumpa pers 1 Mei 2009 di Jakarta, pendiri Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan) dan mantan Wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (kiri) menyatakan berkoalisi di parlemen setelah Pileg 2009.

Memang pada waktunya, kita mendorong pertemuan langsung antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya itu soal waktu saja. Kita tunggu tenang dulu suasananya. Insya Allah itu terjadi.

Anda yakin sekali pertemuan itu akan terjadi?

Saya yakin itu, pasti. Soal waktu saja.

Momentumnya apa?

Momentumnya banyak, bisa diatur. Apalagi katakanlah bulan depan, 17 Agustus, itu momen-momen penting untuk bisa mempertemukan. Tapi bisa juga digelar sebelumnya.

Seperti apa kronologi pertemuan Anda dengan Prabowo (pada 4 Juni 2019)?

Pertama, saya sampaikan ke Pak Jokowi, minta izin, kalau dibutuhkan, saya akan bertemu Pak Prabowo, untuk mengetahui pandangan-pandangannya.

Karena itu saya bikin kontak dengan Pak Prabowo dan selang beberapa hari, saya bertemu, berbicara tentang negara dan bangsa yang tujuan beliau yaitu pembangunan ekonomi yang adil.

Kita sama tujuannya dalam hal itu, karena itu saya jabat tangan. Kemudian ada beberapa masalah yang akan kita selesaikan bersama.

Hak atas foto
OSCAR SIAGIAN/GETTY

Image caption

“Banyak orang mengatakan, kalau disebut Jusuf Kalla, mereka teringat perdamaian bangsa ini, mendamaikan konflik-konflik nasional. Itu selalu menjadi ingatan orang, kalau mengingat saya,” kata Jusuf Kalla.

Dalam pertemuan itu, apa yang masih menjadi ganjalan Prabowo?

Saya kira tidak ada. Beliau menerima prinsip penyelesaian masalah sesuai aturan, sesuai undang-undang. Setelah itu beliau memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghentikan aksi-aksi massa.

Dan di depan saya dia instruksikan (agar tidak melakukan aksi massa). Saya hormat dan mengapresiasi langkah-langkah beliau.

Sebetulnya hubungan Anda dengan Prabowo itu seperti apa selama ini?

Ha-ha-ha, hubungan baik, saling menghargai satu sama lain.

Di mesin pencari Google, kalimat ‘Jusuf Kalla mendukung Prabowo’ saat pemilu lalu pernah banyak dicari orang. Banyak orang penasaran dengan sikap politik Anda dalam pilpres kemarin, apakah mendukung Prabowo atau Jokowi. Apa yang bisa pak Kalla katakan?

Secara jelas, saya ini Ketua Dewan Pengarah tim kampanye Pak Jokowi-Ma’ruf. Itu saja jawabannya. Mana mungkin saya mendukung pihak lain (Prabowo), sementara di satu pihak saya ketua tim pengarah (Jokowi-Ma’ruf).

Pemilu 2024 akan menjadi tahun politik yang menarik mengingat para calon presiden dan wapres pastinya merupakan tokoh-tokoh baru. Siapa yang bapak jagokan?

Hak atas foto
ROMEO GACAD/AFP

Image caption

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wapres Jusuf Kalla (kiri) dan Anies Baswedan (kanan) jelang salat Jumat di komplek Istana Merdeka, Jakarta, 24 Oktober 2014.

Kita belum tahu sekarang. Kita sabar saja dulu. Karena penilaian kita dan penilaian masyarakat sangat tergantung apa yang dilakukan calon-calon itu, apa yang diperbuatnya dan apa prestasinya dalam lima tahun ke depan. Itu akan menjadi kriteria penting untuk terpilih atau tidak terpilih.

Termasuk sosok-sosok yang sekarang menjadi gubernur atau walikota?

Oh, ya, posisi itu bisa menjadi bagian dari cara (untuk dicalonkan).

Anda sudah dua kali menjadi wapres dengan presiden yang berbeda, SBY dan Jokowi. Pengalaman seperti apa dari Anda yang bisa dibagi kepada penerus Anda, yaitu wapres terpilih Ma’ruf Amin, mengingat latar belakang Anda dan Ma’ruf Amin berbeda?

Pertama, masing-masing pemimpin memiliki cara berbeda. Pak SBY berbeda dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu memilih kebersamaan. Hampir semua keputusan penting itu diputuskan dalam suatu rapat, baik rapat terbatas atau rapat paripurna kabinet. Karena itulah, maka kebersamaan selalu diutamakan dalam mengambil keputusan.

Maka, wakil presiden harus siap untuk memberikan sumbangan pikiran dan juga apabila diberi mandat untuk melaksanakan sesuatu, harus siap untuk itu. Juga mengambil inisiatif yang penting untuk mendukung program pemerintah.

Apa saran Anda kepada wapres terpilih Ma’ruf Amin?

Tentu saran saya pertama, harus berpartisipasi dan memberikan ide-ide. Kemudian juga siap melaksanakan ide-ide yang disepakati bersama.oleh presiden. Dan harus menjadi pembantu yang baik. Pembantu yang baik harus berpartisipasi. Kalau diam saja bukan pembantu yang baik.

Hak atas foto
Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Image caption

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin (kanan) sebelum melakukan pertemuan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (04/07).

Latar belakang Ma’ruf Amin adalah ulama dan juga tokoh ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Apakah latar belakang seperti ini akan membantu untuk menetralisir isu agama yang selama ini dikaitkan dengan Joko Widodo?

Mestinya bisa. Jangan lupa, contohnya saja, gerakan-gerakan besar seperti 212, itu didasari dnegan nama pendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MU). Nah, Pak Ma’ruf Amin kan pimpinan MUI. Jadi mestinya bisa bersinergi antara kelompok masyarakat yang besar itu dengan Pak Ma’ruf Amin.

Dan tentu beliau sebagai bagian pimpinan NU tentu dia punya massa yang cukup besar. Buktinya, pak Jokowi-Ma’ruf menang besar di Jateng dan Jatim. Itu juga tidak terlepas pengaruh NU dan PDI-P.

Ada yang mengartikan rekonsiliasi itu sama dengan bagi-bagi kursi kabinet kepada Partai Gerindra atau PKS. Apakah Anda melihatnya sebagai hal yang tidak terhindarkan dalam realitas politik Indonesia?

Tergantung kondisinya, bisa ya dan bisa tidak. Rekonsiliasi itu artinya bisa saling ‘mari kita berjuang bersama untuk bangsa ini’ dengan pengertian, berada dalam pemerintahan, dan di lain pihak bukan di pemerintahan. Bukan oposisi, tapi memberikan koreksi.

Bisa juga terjadi rekonsiliasi seperti tahun 2014. Pihak di sebelah yaitu Golkar, PPP dan PAN, menjadi bagian pemerintahan. Tetapi itu punya sebab. Sebabnya karena waktu itu pendukung Jokowi-JK itu hanya 40% di DPR, sehingga perlu mayoritas demi kelancaran jalannya pemerintahan, sehingga tiga partai masuk dan koalisi menjadi 60%.

Hak atas foto
AFP/ROMEO GACAD

Image caption

Wapres Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo dalam arak-arakan usai Pilpres 2014, 20 Oktober 2014.

Tetapi sekarang kan sudah 61%. Secara perhitungan, sebenarnya kalau pun tidak masuk (koalisi Jokowi), tidak apa-apa. Tapi kalau masuk juga ada manfaatnya. Tapi ini terserah kebijakan Pak Jokowi.

Kalau boleh saya menyimpulkan, Anda cenderung untuk membiarkan kelompok oposisi memainkan perannya seperti sediakala, karena kubu Jokowi mayoritas menguasai kursi di parlemen?

Tentu, saya katakan, tidak menghalangi jalannya pemerintah, apabila koalisi ini berjalan. Tapi juga, apabila ingin ditambah jumlah koalisinya, tentu lebih kuat lagi di DPR, itu semua kebijakan Pak Jokowi yang akan mengambilnya atau tidak.

Politik identitas dan populisme diyakini saat ini berkembang di Indonesia. Anda sebagai figur yang dianggap mewakili kelompok Islam moderat, apa yang bisa Anda katakan terkait masalah ini?

Politik identitas itu bagi kita ada hubungannya dengan ideologi, khususnya masalah agama.

Kalau populisme dalam artian apa yang terjadi di Amerika, Eropa, lebih bersifat hubungannya dengan politik juga ekonomi. Yaitu mendahulukan kepentingan seperti dikatakan Trump ‘american first’. Jadi terjadi proteksionisme. Untuk mendapat dukungan dalam negeri, menjadi populis, mendapat dukungan politis untuk terpilih. Itu bagian dari sistem kampanye.

Di Eropa, timbul Brexit di Inggris, supaya dia ingin proteksionis. Dunia sekarang ini menjadi terbalik. Kalau dulu negara sosialis cenderung proteksionis, sekarang terbalik. Sosialis kayak China cenderung liberal. Kapitalis yang cenderung liberal menjadi proteksionis, seperti di Amerika. Jadi terjadi perubahan.

Untuk konteks Indonesia, ketika hadir kelompok-kelompok yang mengatasnamakan identitas agama, seperti Islam, apa yang bisa Anda lakukan untuk menetralisir? Artinya, walaupun tetap memberi panggung kepada mereka, tapi tidak menganggu penerapan nilai-nilai Pancasila?

Memang butuh waktu untuk memberikan pengertian. Semua ini adalah sisa-sisa kampanye Pemilu 2014, yang mengatakan Pak Jokowi itu ada unsur PKI, ataupun mendukung penista agama. Sisa-sisa seperti itu yang memunculkan terjadi pertentangan dalam politik.

Hak atas foto
Anton Raharjo/NurPhoto via Getty Images

Image caption

Wapres Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin dan Presiden Joko Widodo dalam acara Nuzulul Quran di Istana Merdeka, Jakarta, 5 Juni 2018.

Tapi dengan adanya kesadaran sekarang, saya kira itu menurun. Kalau pun masih ada, dibutuhkan pendekatan, dibutuhkan kemajuan ekonomi, dibutuhkan kerja nyata di dalam keadilan ekonomi, dan bukan hanya jargon. Juga persatuan bangsa, saya kira akan kembali bersatu.

Saya soroti istilah Pak Kalla yaitu keadilan ekonomi. Anda pernah mengutarakan hal ini yaitu dua atau tiga tahun lalu dan menjadi polemik. Seberapa serius masalah keadilan ekonomi itu untuk mengatasi masalah politik, termasuk persoalan politik identitas?

Begini, ini memang sesuatu yang perlu kita dalami dan kita perlu terbuka dalam mendalaminya untuk memperbaiki kondisi ini. Kita harus mendorong kemajuan, yang sebetulnya sudah kita lakukan dengan antara lain UKM, pengusaha – katakankah – pengusaha pribumi, kalau mau kita sebut seperti itu. Realistislah kita mengatakan itu.

Karena kalau kita mau menyembunyikan masalah, justru tidak menyelesaikan masalah. Malah bisa menimbulkan masalah.

Hak atas foto
BAY ISMOYO/AFP

Image caption

Jusuf Kalla (atas) pernah menjadi calon presiden bersama cawapresnya, Wiranto, dalam Pemilu Presiden 2009. Namun pasangan ini kalah oleh pasangan SBY-Budiono. (Foto atas: Jusuf Kalla dalam acara kampanye di Jakarta, 14 Juni 2009, saat Pilpres 2009).

Di masa pemerintahan Pak Jokowi dan Anda, ada hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dan kelompok-kelompok Islam tertentu. Nah, Anda yang relatif bisa diterima oleh kelompok-kelompok Islam itu, apa yang sudah Anda sarankan kepada Pak Jokowi terhadap masalah ini? Dan seperti apa sarannya?

Kelompok-kelompok mereka muncul dalam politik setelah pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Muncul pendukung Ahok yang dianggap melakukan penista agama dan kelompok yang tidak mendukung Ahok.

Hak atas foto
BAY ISMOYO/AFP

Image caption

“Politik identitas itu bagi kita ada hubungannya dengan ideologi, khususnya masalah agama,” kata Jusuf Kalla.

Tapi setelah ada kenyataan yang baru, dan permasalahan ini diselesaikan lewat hukum, masalah ini mulai mereda. Puncaknya adalah kehadiran kelompok 411, 212, tapi setelah posisi Gubernur DKI dimenangkan oleh Anies Baswedan, konflik-konflik itu reda, walaupun terjadi dalam pemilu lalu, tapi berjalan dalam koridor demokrasi.

Tidak dalam hal massa besar-besaran, tapi itu masih sisa-sisa. Tapi saya harap sisa-sisa itu akan tergerus apabila kita semua melaksanakan program-program yang lebih memberikan ruang kesempatan kepada para pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha pribumi, atau masyarakat umum.

Polisi baru saja menangkap terduga teroris berlatar organisasi Jemaah Islamiyah (JI). Organisasi ini sebelumnya dianggap sudah bubar, namun ternyata sel-selnya masih eksis. Apa yang terjadi ini dan apa solusinya?

Namanya teroris, mereka bekerja berdasarkan sel-sel, supaya keberadaannya tidak terdeteksi. Dan teroris ini ada di banyak negara. Di Australia ada, di New Zealand ada. Apalagi di daerah Asia, terutama di Timur Tengah. Karena itu dulu pengaruh Al-Qaidah sampai ke sini, ISIS juga sampai ke sini.

Jadi dua organisasi besar ini juga punya pengaruh, baik langsung atau melalui media sosial. Juga melalui teknologi. Mereka belajar melalui jalur itu.

Tapi kita mengapresiasi kepolisian kita, khususnya Densus 88, yang merupakan salah-satu institusi kepolisian di dunia yang sangat efektif untuk memberantas sel-sel teroris.

Hak atas foto
Tubagus Aditya Irawan/Getty

Image caption

“Kalau faktor ideologi, berbahaya kalau dipulangkan. Tapi kalau yang kena karena alasan ekonomi, misalnya keluarganya, ya perlu dipertimbangkan (untuk dipulangkan),” kata Jusuf Kalla soal permintaan sejumlah WNI yang minta dipulangkan dari Suriah. Foto atas: Wapres Jusuf Kalla (kanan) mendampingi Presiden Jokowi di lokasi bom di Terminal Kampung Melayu, 25 Mei 2017.

Tentu saja tidak hanya dibutuhkan semata penegakan hukum?

Ya, kita memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang antara lain bertugas mendeteksi juga melakukan sistem deradikalisasi. Tapi peran deradikalisasi ini juga dijalankan masyarakat, pemimpin agama.

Anda setuju terpidana terorisme, Abu Bakar Baasyir dibebaskan dari hukuman penjara?

Ada dua hal di sini. Faktor hukum karena dia sudah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Faktor kedua adalah kemanusiaan, karena umur dll. Jadi dua hal ini perlu dipertimbangkan.

Kalau dia memang sakit-sakitan, dan alasan kemanusiaan, tapi dengan jaminan bahwa Abu Bakar Basyir tidak aktif dalam penyebaran faham radikal dan membina teroris, tentu kita dapat memahami apabila faktor kemanusiaan bisa menjadi pertimbangan.

Walaupun Baasyir tidak mau menerima Pancasila dan UUD 1945?

Karena itulah dihukum. Tapi bahwa dia berkelakuan baik dan ada alasan kemanusiaan, itu juga adalah sistem hukum kita.

Hak atas foto
Donal Husni/NurPhoto via Getty Images

Image caption

Wapres Jusuf Kalla memberikan ceramah agama jelang salat tarawih di masjid Sunda Kelapa, Jakarta, 1 June 2017.

Ada sejumlah WNI bergabung ke ISIS di Suriah itu adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Sebagian mereka, juga istri dan anak-anaknya, meminta agar dapat dipulangkan kembali ke Indonesia. Namun masyarakat Indonesia saat ini terbelah, ada yang tidak keberatan mereka dipulangkan, namun lainnya menolak. Bagaimana sikap Anda?

Kalau kita lihat alasan mereka ke Suriah, ada dua hal. Ada alasan ideologi, yaitu mereka garis keras. Ada pula terbuai alasan ekonomi, yaitu hidup lebih baik, gaji lebih tinggi. Ini terjadi ketika ISIS masih kaya, masih menguasai ladang minyak dll. Tapi setelah mengalami kekalahan, kekayaan mereka hilang, dan tidak bisa menggaji secara ekonomi.

Jadi, kalau faktor ideologi, berbahaya kalau dipulangkan. Tapi kalau yang kena karena alasan ekonomi, misalnya keluarganya, ya perlu dipertimbangkan (untuk dipulangkan). Tentu saja saat mereka pulang tetap diawasi. Bisa juga dikarantina dulu, seperti mereka yang dulu pulang dari Afghanistan. Dilakukan deradikalisasi lebih dulu.

Meskipun tidak ada jaminan mereka tidak kembali melakukan kegiatan terorisme. Artinya, jika mereka dipulangkan, seperti yang disuarakan masyarakat yang menolak mereka, itu berisiko dan riskan?

Ya, riskan. Karena itu ada alasan. Yang ekonomi, misalnya sekeluarga, bisa dipulangkan. Kalau yang pergi sendiri dengan niat bertempur, itu lain persoalan.

Anda adalah tokoh yang berperan penting dan terlibat langsung selama proses perdamaian antara RI dan GAM di Aceh. Dan saat pemilu lalu, masyarakat dikejutkan pernyataan pimpinan Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang mengancam menggelar referendum terkait hasil pilpres. Anda kecewa dengan pernyataan Muzakir?

Tentu (kecewa), tapi saya dijelaskan oleh Pak Malik Mahmud (Wali Nanggroe Aceh) bahwa itu spontan, mungkin karena suasana. Tidak dimaksudkan begitu. Dan juga kemudian Muzakir Manaf juga menjelaskan dan mengklarifikasi ucapannya tidak dimaksud untuk betul-betul referendum.

Tapi mungkin pada saat itu dia lagi ada sesuatu emosional atau apapun, sehingga terjadi istilah itu. Tapi kemudian diralat.

Hak atas foto
ADEK BERRY/AFP

Image caption

Wapres Jusuf Kalla di Jakarta menyambut eks pemimpin GAM, Malik Mahmud (kiri) dan Zaini Abdullah (tengah) yang baru kembali dari pengasingan mereka di Swedia, 27 April 2006, menyusul kesepakatan damai Indonesia-GAM di Helsinki.

Anda sendiri yang menelpon Malik Mahmud?

Bukan menelpon, tapi beliau langsung datang ke Jakarta, dan menjelaskan hal itu kepada saya.

Dalam pernyataannya yang kontroversial itu, Muzakir Manaf mengaitkan isu referendum dengan apa yang disebutnya sebagai bentuk kekecewaan terhadap Jakarta yang dianggapnya tidak serius menjalankan beberapa pasal dalam MOU Helsinki?

Saya juga klarifikasi hal itu kepada Pak Malik Mahmud. Yang mana (yang belum dilaksanakan)? Dan tidak bisa dijelaskan yang mana. Pasal berapa yang tidak kita laksanakan? Semua sudah dilaksanakan. Justru saya minta penjelasan, yang mana yang dimaksud tidak dilaksanakan dalam poin-poinnya? Malah lebih luas lagi pelaksanaannya.

Hak atas foto
TOR WENNSTROM/AFP

Image caption

Fasilitator perundingan RI-GAM, yang juga mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari (kanan), berdiri bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dan mantan pemimpin GAM, Malik Mahmud pada 21 Januari 2006, sekitar enam bulan setelah kesepakatan damai di Helsinki.

Bagaimana soal pembagian keuntungan antara Jakarta dan Aceh soal penjualan minyak bumi?

Itu sudah dilaksanakan. Memang ada perhitungannya, harus dikeluarkan ongkos dulu, karena ini cost recovery. Jadi tidak semua, tapi mesti potong ongkos, karena sistem minyak itu cost recovery, pemerintah harus bayar dulu. Jadi yang dibagi itu netnya.

Mungkin ada salah pengertian?

Mungkin salah pengertian saja. Saya jelaskan (kepada Malik Mahmud) bahwa dibagi 75% dan 25% sesuai UU Pemerintah Aceh. Cuma perhitungan seperti itu, harus net.

Bagaimana dengan salah-satu pasal yang disepakati dalam MOU Helsinki agar persoalan dugaan pelanggaran HAM di Aceh di masa konflik harus diselesaikan? Dan ini belum terlaksana karena UU KKR dibatalkan oleh MK?

Karena kita ada perjanjian, itu justru lebih kuat daripada komisi itu (KKR). Dan MOU sudah masuk dalam UU Pemerintahan Aceh, dan juga dengan memberikan amnesti kepada GAM, itu sebenarnya sudah terjadi rekonsiliasi. Semuanya kita maafkan. Itu sudah rekonsiliasi yang hebat.

Hak atas foto
AFP

Image caption

Mantan Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf naik becak motor di dekat masjid Baiturrahman, Banda Aceh, di sebuah acara pada 13 Juni 2009.

Walaupun faktanya ada sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM saat Aceh dibawah Darurat Operasi Militer (DOM) yang belum diselesaikan?

Kalau soal dugaan pelanggaran HAM, dua-duanya (TNI atau GAM) mempunyai pelanggaran. Bukan hanya pihak tentara (Indonesia) yang melanggar. Pihak GAM juga bakar sekolah. Jadi sama-sama. Jadi, kita maafkan saja, lupakan saja.

Peran sentral Anda dalam proses perdamaian di Aceh, Maluku, dan Poso, membuat dunia internasional memberi kepercayaan kepada Anda untuk mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia?

Saya dulu berusaha menyelesaikan masalah di Thailand selatan, kemudian sekarang kita berusaha untuk menyelesaikan masalah di Afghanistan. Saya dan teman-teman ke Kabul.

Hak atas foto
SHAH MARAI/AFP

Image caption

Wapres Jusuf Kalla dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di sela-sela konferensi di ibu kota Afghanistan, Kabul, membahas penyelesaian damai persoalan Taliban, 28 Februari 2018.

Jangan lupa, konstitusi mengamanatkan bahwa Indonesia terlibat dalam perdamaian dunia. Jadi bukan tugas saya sebagai pribadi, tetapi juga tugas negara.

Mereka yang mengundang, karena kita memiliki pengalaman. Presiden Afghanistan mengundang dulu, Perdana Menteri Thailand dulu mengundang saya. Di Kolombia, dia (presidennya) meminta saya memberikan pandangan dan nasihat.

Saya berulang kali memberikan pandangan dan nasihat berulangkali kepada presidennya, dan ketika perdamaian terjadi, presidennya mengatakan kepada Menlu (Indonesia) ‘ini karena wapresmu, maka kami bisa damai’. Jadi bukan saya yang meminta, tapi mereka yang mengundang, karena kita punya pengalaman.

Hak atas foto
TED ALJIBE/AFP

Image caption

Jusuf Kalla (kanan) terlibat pembicaraan dengan Rafael Seguis (kiri), anggota juru runding pemerintah Filipina dalam upaya perdamaian dengan kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) di sela-sela “International Negotiators Conference” di Manila, 28 Mei 2010.

Formula atau jalan keluar seperti apa yang pak Kalla berikan kepada mereka terkait konflik yang mendera negerinya?

Formula itu berbeda-beda tergantung keadaan. Tidak bisa satu formula untuk semua. Tergantung keadaan, kondisi dan sebabnya.

Tapi secara umum apa yang Anda utarakan ketika dimintai nasihat terkait penyelesaian konflik yang mereka alami?

Secara umum dalam penyelesaian konflik itu tidak ada satu pihak untuk kehilangan muka. Kedua, harus win-win solution. Dan harus mendahulukan dialog. Tapi hasilnya harus memenangkan kedua pihak.

Kurang-lebih empat atau tiga bulan ke depan, masa jabatan Pak Kalla sebagai Wakil Presiden akan berakhir. Apa yang Anda lakukan setelahnya?

Saya akan mengurus pendidikan, sosial dalam hal ini PMI, keagamaan yaitu mengurusi Dewan Masjid, dan juga hal-hal lain, keumatan. Dan tentunya juga menjadi pembicara di banyak tempat, kalau diundang. Itu penting untuk memberikan pesna-pesan kepada generasi berikutnya.

Hak atas foto
Donal Husni/NurPhoto/Getty

Image caption

“Saya akan mengurus pendidikan, sosial dalam hal ini PMI (Palang Merah Indonesia), keagamaan yaitu mengurusi Dewan Masjid, dan juga hal-hal lain, keumatan,” kata Jusuf Kalla. Foto atas: Wapres Kalla menghadiri acara donor darah, 29 Maret 2015, di Jakarta.

Apakah Anda tetap terjun ke dunia politik?

Tidak lagi, dalam artian kepartaian, tapi politik dalam arti kata kenegaraan, ya pasti.

Dari banyak sumbangsih pak Kalla untuk negeri ini, legacy apa yang paling berharga untuk Indonesia?

Banyak orang mengatakan, kalau disebut Jusuf Kalla, mereka teringat perdamaian bangsa ini, mendamaikan konflik-konflik nasional. Itu selalu menjadi ingatan orang, kalau mengingat saya. Itu yang dimaksud legacy, yang melekat dalam ingatan orang.



Baca selengkapnya: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48864689

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.