Logo Bawaslu

SOREANG, AYOBANDUNG.COM–Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat mewanti-wanti semua pihak untuk tidak menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya.

 

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenti mengatakan, sesuai dengan undang-undang semua warga berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

 

“Siapa pun yang menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya bisa dikenakan sanksi hukum,” tutur Lolly, Jumat (7/12/2018).

 

Menghalangi menggunakan hak pilih pemilih, berlaku juga bagi keluarga disabilitas yang biasanya cenderung pasif untuk memperbolehkan anggota keluarga yang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

 

“Aturan tersebut berlaku umum, siapapun, termasuk keluarga disabilitas. Jika menghalangi anggota keluarga disabilitas yang hendak menggunakan hak pilihnya, bisa dikenakan sanksi hukum,” tegasnya.

 

Banyaknya keluarga yang cenderung menghalangi anggota keluarga disabilitas, menjadi salah satu tantangan bagi Bawaslu. Menurut Lolly, pihak keluarga harus mendapat sosialisasi terkait hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

 

“Kami juga mengajak publik untuk tidak menghakimi dan tidak mendiskriminasikan disabilitas,” katanya.

 

Dia mencontohkan bentuk diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat adalah menganggap disabilitas grahita sebagai orang dengan gangguan kejiwaan.

 

“Mereka bukan orang dengan gangguan kejiwaan, tapi mereka disabilitas. Yang menentukan apakah mereka mampu menggunakan hak pilihnya itu bukan keluarga atau masyarakat, tapi dokter spesialis,” katanya.

 

“Kaum disabilitas terutama grahita itu sudah lama memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Jadi jangan dihalangi dengan alasan diskriminatif,” imbuhnya.

 

Lolly melanjutkan, pihaknya juga meminta KPU untuk memfasilitas seluruh kebutuhan disabilitas di semua TPS.

 

Dia memaparkan, TPS bisa dikatakan ramah disabilitas jika semua disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya secara nyaman.

 

“Setiap TPS kebutuhannya berbeda, tidak bisa dipukul rata. Jangan hanya karena ada surat suara brile bisa dikatakan ramah disabilitas,” katanya.

 

Dia mencontohkan, jika di TPS tertentu terdapat disabilitas daksa, maka harus ada akses bagi mereka sampai di bilik suara secara nyaman.

 

“Fasilitas yang tersedia di TPS, harus disesuaikan dengan kebutuhan disabilitasnya, baru bisa disebut ramah disabilitas,” ujarnya.

 

Oleh karenanya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta agar KPU melakukan pendataan disabilitas secara lengkap. Data lengkap yang dimaksud adalah pemilahan jenis disablitas sampai ke tingkat TPS.

 

“Selama ini data disabilitas tidak dipilah. Mulai sekarang harus ada pemilahan, karena kebutuhan setiap disabilitas berbeda,” tutupnya.



Artikel ini dikopi dari sumber yang dapat dikunjungi disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.