ADVETORIAL, KICAUNEWS.COM — Penyelenggaraan 3 (Tiga) Kali pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018 berhasil dilaksanakan secara aman, tertib dan lancar di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam 4 (empat) tahun terakhir. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dan salah satu capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan politik dalam negeri.

Sebanyak 33 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota sudah melaksanakan gelaran Pilkada di tahun 2015, 2017 dan 2018 dengan berjalan sukses. Hal tersebut tidak hanya berkat dukungan bantuan fasilitas Pemerintah, tetapi juga dari profesionalisme kerja jajaran penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta Mahkamah Konstitusi. Demikian juga kunci dari terjaganya stabilitas pelaksanaan Pilkada berkat sinerginya jajaran TNI/Polri. BIN, Kejaksaan. Satpol PP dan Sentra Gakumdu. 

Mendagri Tjahjo Kumolo

Bentuk dukungan Kemendagri untuk suksesnya gelaran Pilkada, yaitu membentuk Desk Pilkada yang mengawal benjalannya setiap tahapan Pilkada melalui pengawalan terhadap pembiayaan (NPHD) yang tercukupi. Kamtibmas, hak pilih masyarakat, partisipasi pemilih, dukungan mobilitas Iogistik, netralitas ASN dan peran pejabat/pejabat sementara kepala daerah. Selain itu, membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Khusus terkait tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak rata rata secara nasional tahun 2015 sebesar 70%, tahun 2017 sebesar 74.5%. dan tahun 2018 sebesar 73,24%. Sedangkan target tingkat partisipasi pemilih yang ditetapkan penyelenggara sebesar 77,5%. 

Mendagri Tjahjo kumolo

Berdasarkan capaian kesuksesan penyelenggaraan Pilkada tersebut, diharapkan Juga berlangsung pada penyelenggaraan Pemulu Serentak 2019. Kemendagri konsisten mengawal setiap tahapan Pemilu Serentak 2019 dengan memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilu.

Mendagri bersama Kejagung RI

Kesiapan dan dukungan pelaksanaan Pemilu 2019 tidak terlepas dari Iahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pedoman penyeIenggaraan Pemilu 2019 untuk mengawal terselenggaranya Pemilu. Kemendagri menyelenggarakan koordinasi Lintas K/L terkait untuk menyatukan persepsi kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak dengan menghadirkan Kemenko Polhukam, KPU, Bawaslu dan DKPP, Polri, TNI, Kejaksaan, BIN dan lembaga terkait lainnya. Langkah Iainnya menguatkan peran FKUB, FKDM, FPK dan Forkopimda guna memberikan jaminan pelaksanaan Pemilu yang aman, tentram dan damai sehingga tercipta Pemilu yang sukses tanpa ekses.

Mendagri Bersama Kemenkopolhukam dan Kapolri

Di bidang politik dan pemerintahan umum, selain mengawal penyelenggaran Pemilu, kemitraan dengan elemen masyarakat dimanfaatkan juga dengan baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Bersama dengan Ormas dan elemen masyarakat lainnya Kementerian dalam negeri telah menjalin kemitraan dengan 1.983 Ormas. 

Mendagri Bersama Pimpinan KPK

Dalam rangka penguatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mendagri selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah 4 (empat) hal yang menjadi ancaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu Korupsi, Terorisme dan Radikalisme, Narkoba, Kesenjangan Sosial dan Masalah Sosial.

Layanan Publik

Salah satu bentuk layanan publik di Kementerian Dalam Negeri adalah layanan KTP-el sebagai layanan terhadap identitas warga Negara Indonesia, bukan hanya bertujuan sebagai syarat menjadi pemilih pada Pilkada dan Pemilu, melainkan juga sebagai data kependudukan untuk layanan publik lainnya.

Sejak Tahun 2014 sampai dengan Oktober 2018, pemanfaatan data kependudukan dari Kemendagri tercatat: 42 K/L sudah menandatangani MoU, 1128 lembaga pengguna yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, 576 lembaga pengguna yang telah melakukan penandatanganan Juknis dan 313 lembaga pengguna terkoneksi ke data ware house DWH Ditjen Dukcapil Kemendagri. Tentu ini sebuah pencapaian kerja yang harus ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Diharapkan ini juga bisa memacu motivasi seluruh Jajaran Kementrian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan Iebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

Kemendagri melalui Tjahjo Kumolo punya gagasan dan impian besar mengintegrasikan data dalam semua proses berpemerintahan di Indonesia. Karena dengan integrasi data ini memudahkan semua proses dan proses tersebut bertahap telah dilakukan. Oleh karena itu, lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia terintegrasi datanya, Baik proses pelayanan publik, perencanaan anggaran, penegakan hukum maupun untuk Pemilu.

Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk layanan public merupakan upaya menuju single identification number. Untuk menyamin single identification number, Kemendagri terus berupaya menggenjot kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun yang saat ini telah mencapai dari 80% atau sebanyak 71.334.651 jiwa. Pada tahun 2019, ditargetkan 85% anak Indonesia memiliki akta kelahiran.

Hal lainnya juga, kemendagri mendorong iklim investasi yang lebih baik melalui pembatalan 3.143 aturan yang menghambat investasi Upaya lainnya dengan meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di 546 daerah. Di kecamatan juga dilakukan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (PATEN) di lebih 310 kabupaten/kota.

Selain itu, Kemendagri telah menerbitkan surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Nomor 503/4032/SJ dan kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 perihal Kesiapan PTSP Daerah dalam menghadapi Implementasi Online Single Submission (OSS), Untuk mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah cepat dalam menghadapi implementasi OSS melalui penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, membentuk satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi.

Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan peran camat sebagai Ketua Forpimcam sebagai langkah strategis dalam rangka penanganan konflik sosial di masyarakat, pemerintahan tingkat kecamatan merupakan wilayah terdepan koordinator pemerintahan desa atau kelurahan. Camat beserta mitranya Danramil, Kapolsek, memilki kepekaan dan kemampuan deteksi dini yang baik, maka akan mampu mencegah terjadinya konflik di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Komitmen Pemerintahan Kabinet Kerja yang tentuang pada butir ketiga Nawacita “Membangun Indonesia dan pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan diharapkan dapat memberi warna baru dalam pembangunan desa diseluruh Indonesia.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui peningkatan kualitas kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui beberapa metode kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, sampai dengan Agustus 2018 telah dilakukan pelatihan bagi 147.325 Aparatur Desa dan Kecamatan 48.144 Kades, 44.233 Sekdes, 43.214 Bendahara Desa, 2.942 Aparat Desa Lain, 54 Pj Kades dan 8.738 Aparatur Kecamatan. 

Selain itu, Kemendagri mengeluarkan kebijakan untuk para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Kini, yang telah menyelesaian pendidikan harus menjalani penempatan tugas di wilayah pelosok pelosok terpencil terlebih dahulu, terutama perbatasan-perbatasan wilayah, di tempat tugasnya, praja IPDN diprioritaskan membantu perangkat-perangkat desa, kelurahan, serta kecamatan daerah pelosok agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat serta untuk menguatkan spirit bahwa pamong itu guna perekat NKRI.

Reformasi Birokrasi

Fokus Pemerintah Tahun 2018 pada deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi, tidak efektif dan tidak efisien, meningkatkan implementasi reformasi birokrasi Pemda, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran Binwas Pemda.

Kemendagri menindaklanjuti penataan deregulasi yang menghambat investasi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada tahap pertama Kemendagri menghapus 50 Permendagri yang berpotensi menghambat investasi, menghambat pelayanan publik, tumpang tindih dan tidak efektif dan efisien melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2018.

Pada tahap kedua, menghapus 50 Permendagri melalui Permendagri Nomor 34 Tahun 2018 dan pada tahap ketiga menghapus 50 Permendagri melalui Permendagri 51 Tahun 2018 bidang Pemerintahan Desa. Totalnya, 150 Permendagri sudah dihapus pada 2018 dan tercatat sejak 2015 sudah sebanyak 265 Permendagri telah dihapus.

Selanjutnya Kemendagri, melalui BPSDM menyelenggarakan pembekalan melalui Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD). Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, secara garis besar materi yang diberikan mencakup bidang politik, hukum, keamanan, program priotas pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, Gerakan Revolusi Mental, daya saing serta inovasi.

Selain itu, Kemendagri telah menetapkan pusat pelatihan bagi pasukan Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dengan menerapkan kurikulum dengan standar nasional.

Dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kemendagri meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemendagri pada 2015 sampai 2017.

Wujudkan Perbatasan Sebagai Beranda Negara

Mendagri bersama Panglima TNI

MEWUJUDKAN Nawa Cita ke-3, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

“Kawasan perbatasan harus diperhatikan dan dibangun sehingga menjadi beranda terdepan Indonesia serta menjadi etalase bangsa yang membanggakan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.

Untuk mewujudkannya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Perpres 12/2010 Jo Perpres 44/2017 tentang BNPP, memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan, merumuskan kebutuhan anggaran, melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta mengoordinasikan pelaksanaan. 

Mendagri Tjahjo kumolo

Pelaksana teknis pembangunan kawasan perbatasan dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab), pemerintah kota (pemkot), Kepala BNPP ex-officio dijabat oleh Menteri Dalam Negeri.

BNPP melaksanakan tanggung jawabnya dengan membuat grand desain berupa program (kegiatan) lima tahunan yaitu Rencana Induk (Renduk) dan program (kegiatan) tahunan, yaitu Rencana Aksi (Renaksi) yang dijadikan panduan 27 K/L dan pemda setempat. Renduk dan Renaksi di susun berdasarkan Rencana Tata Ruang (Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan) serta pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kawasan pendukung di PLBN.

Fokus penanganan yang dilakukan terhadap 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 41 kabupaten dan 13 provinsi. Kemudian juga ada 10 pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) yang terbagi di darat (Aruk, Entikong, Badau. Atambua, Jayapura) dan di laut (Sabang, Ranai. Sebatik, Tahuna dan Saumlaki).

BNPP yang melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) dengan para stakeholder demi mewujudnyatakan kawasan perbatasan sebagai beranda negara Percepatan pembangunan serta pemenuhan kebutuhan warga perbatasan merupakan tujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam perjalanan empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, pemenuhan rasa aman, pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahateraan masyarakat perbatasan menunjukkan hasil positif. Mulai dari pengelolaan batas wilayah negara, pengeloIaan potensi kawasan perbatasan hingga pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, secara bertahap sudah dipenuhi. Hasil ini merupakan upaya bersama dengan para K/L, antara Iain Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, TNl-Poln serta pemda.

Batas wilayah negara, potensi, dan infrastruktur Tampilan PLBN di masa pemerintahan Jokowi-JK berubah menjadi megah dan indah. Sebanyak tujuh PLBN yantu PLBN Aruk (Kalumantan Barat), Entnkong (Kalimantan Barat), Nanga Badau (Kalimantan Barat), Wini (Nusa Tenggara Timur), Motamasin (Nusa Tenggara Timur) dan Skouw (Papua), sudah beroperasi setelah diresmikan Presiden Jokowi pada 2016 hingga awal 2018. Sejumlah PLBN yang nampak artistik dan menawan menjadi sasaran ajang swa foto, bahkan menjadi destinasi wisata tambahan di daerah tersebut.

Pada 2017, pemerintah melalui BNPP kemudian menetapkan rencana pengembangan tahap kedua di 7 PLBN ini, Pengembangan berupa pembangunan Infrastruktur pendukung pelayanan Lintas batas negara dan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya di 7 lokasi tadi, tahun ini pemerintah tengah menyiapkan masterplan pembangunan 11 PLBN di sejumlah lokasi wilayah perbatasan.

Penyelesaian persoalan batas wilayah dengan negara tetangga juga dilakukan pemerintah, Pada 11 Oktober 2018, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyatakan selesai dua segmen outstanding boundary problems (OBP) di sektor timur, yaitu segmen Sungai Simantipal dan Segmen C5OO-C6OO. Kedua negara akan melanjutkan dengan langkah Iangkah teknis penegasan batas atau demarkasi pada dua segmen itu, Sisa tiga segmen OBP Indonesia dengan Malaysia yang dalam proses penyelesaian di sektor timur, yaitu Segmen Sungai Sinapad, Segmen 82700-83100, dan Segmen Pulau Sebatik.

Ada 9 OBP antara Indonesia dan Malaysia yang terbagi di sektor timur dan barat. Untuk OBP sektor barat ada di D400, Gunung Raya, Gunung Jagoi dan Batu Aum. Indonesia-Malaysia sepakat untuk membahas penyelesaian sektor timur terlebih dahulu.

Mendagri bersama Sekjen serta Dirjen yang membantu jalannya Roda Organisasi di Kemendagri

Sementara itu, untuk penyelesaian beberapa segmen Iain pada prosesnya menuai perkembangan yang signifikan, seperti percepatan penyelesaian dua unresolved segments batas wilayah negara RI-RDTL secara komprehensif, pemasangan 160 pilar RlRDTL, pemasangan 35 pilar Rl-PNG serta pembangunan dan renovasi Pos Pamtas.

Begitupun untuk batas wilayah laut, yang sejumlah batas maritim seperti batas laut teritorial, ZEE dan landas kontinen, masih dalam upaya penyelesaian. Kemudian pembangunan Posal dan Dermaga Sei Pancang yang sudah rampung pada 2017.

Untuk batas negara wilayah udara, BNPP tengah memproses Penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) untuk menjaga perbatasan udara NKRI dan penyelesaian Flight Information Region (FIR) sektor ABC di Wilayah Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.

Pada pengelolaan potensi di kawasan perbatasan berbagai program kegiatan dilakukan bersama K/L terkait. Sebut saja program pembangunan pertanian terpadu di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui optimalisasi lahan cetak sawah dan pertanian organik.

Lahan cetak sawah di Provinsi Kalbar di antaranya tersebar di PKSN Paloh (200 ha), PKSN Entikong (200 ha), Jagoi Babang (50 ha), Sekayam (190 ha), Ketungau Hulu (200 ha), Ketungau Tengah (100 ha), Embaloh Hulu (100 ha), Putussibau Selatan (300 ha), dan Putussibau Utara (359 ha). Dari total lahan cetak sawah seluas 1.049 ha di Kalbar, menghasilkan produksi 2.343 ton untuk meningkatkan kedaulatan pangan.

Di Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke telah dikembangkan seluas 2.115 ha Iahan cetak sawah dan menghasilkan produksi 6.345 ton. Sementara itu, di Kabupaten Belu, NTT, dikembangkan pertanian organik di lahan seluas 500 ha. Program pertanian organik itu diintegrasikan dengan program penggemukan sapi yang diharapkan dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat setempat.

Yang tak kalah penting ialah kehadiran tol laut sebagai jalur konektivitas yang melintas di sejumlah trayek yang merupakan wilayah perbatasan. Pada 2017 direncanakan pembukaan 9 trayek tol laut di kawasan perbatasan negara. Kesembilan trayek tersebut, yakni Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki (T-2), Tanjung Perak-Calabai-Maumere-Larantuka-Loweleba-Rote-Sabu-Waingapu (T-3), Makasssar Tahuna-Lirung (T-5), Tanjung Priok-Natuna (T-6), Tanjung Priok-Enggano-Mentawai (T 7), Tanjung Perak-Belang-belang-Sanggata-P. Sebatik (T 8), Tanjung Perak-Kisar-Namrole (T 9). Makassar Tidore Tobelo-Morotai-Maba-P. Gebe (T 10), dan Tanjung Perak-Dobo-Merauke (T11).

Sebanyak empat lokasi PKSN pada tahun ini dilintasi Tol Laut, Dengan demikian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya semakin terjamin dan disparitas harga berkurang, khususnya bagi masyarakat perbatasan.

BNPP juga menjalankan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong terbangunannya perekonomian di kawasan perbatasan. Salah satunya kegiatan penguatan per modalan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha pemula. Hal ini dilakukan agar sisi perekonomian masyarakat di perbatasaan dapat terbangun melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah masing masing.

Melalui Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan (Forpertas), mereka memberi konsep inovasi agar potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan dapat dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan nasional terutama peningkatan kesejahteraan warga, Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi serta SDM yang berdaya saing dengan negara tetangga.

Pengelolaan batas wilayah dan potensi di perbatasan memerIukan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai. Hal ini guna menyempurnakan wujud beranda negara yang aman dan sejahtera. Sejak 2015-2018, pembangunan jalan di perbatasan mencapai 1.067.53 km dari total 31197.81 km. Pembangunan jalan perbatasan ini terbagi di Kalimantan, NTT dan Papua. Untuk jalan perbatasan Kalimantan dari total panjang 131938 km, terbangun 734,28 km, kemudian jalan di perbatasaan NTT sepanjang 179,63 km, terbangun 179,63 km, Terakhir, jalan perbatasan di Papua dari total panjang 1.0982 km, terbangun 153.632 km.

Lalu pada 2017 direncanakan pembangunan (peningkatan) 36 bandara dan delapan pelabuhan/ dermaga di kawasan perbatasan negara, Ke 36 bandara itu ialah Bandara Maimun Saleh, Letung, Matak, Ranai/Natuna, Sei Bati, Pangsuma, Tambelian, Maratua, Kalimarau, Yuvei Semaring, Long Apung, Robeny Atty Bessing, Ha Iiwen, Mali, Kabir, Tardamu, Naha, dan bandara Miangas. Selain itu, bandara Melonguane, Pitu/Leo Watimena, Kisar/John Backer, Larat, Saumlaki, Dobo, Marinda, Batom, Kiwirok, Oksibil. Mindip tana, Manggelum, Korowai Batu, Bomakia, Tanah Merah, Mopah, Kimam, dan Bandara Okaba.

Selain itu direncanakan dibangun (ditingkatkan) delapan pelabahuan (dermaga). yakni, Pelabuhan Balohan, Pecah Buyung, Matak, Sungai Durian, Sungai Batu Dinding, Raijua, Sangihe, dan pelabuhan Miangas. Pada 2017 juga dilakukan subsidi 3 kapal perintis di NTT dan pelayaran 1 kapal perintis di Kaltara, Turut diadakan kapal nelayan berukuran 5-30 GT sebanyak 734 unit.

Pembangunan infrastruktur pendidikan yang merupakan ke butuhan sosial dasar menjadi perhatian pemerintah. Hingga pertengahan 2018, telah dibangun sekolah dasar (SD) di 32 Kecamatan Lokpri, pembangunan SLTA di 30 Lokpri, pendistribusian tenaga pendidik di 187 Kecamatan Lokpri.

Untuk kebutuhan sosial dasar lain, yaitu infrastruktur kesehatan, pemerintah telah membangun di 44 Lokpri, Untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat perbatas, pemerintah melakukan pembangunan dan perluasan jaringan listrik PLN. Pembangunan atau revitalisasi pasar juga menjadi perhatian. Itu dibuktikan dengan pembangunan atau revitalisasi 57 unit pasar. Bukan cuma itu, BNPP juga menggelar program dengan mengikutsertakan stakeholder terkait, di antaranya Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dulas) dan Rakor Camat, yang merupakan program pertemuan tahunan. (Red)



Artikel ini dikopi dari sumber yang dapat dikunjungi disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.