SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang kemungkinan sebesar Rp 22,5 miliar dari total pengajuan Rp 24 miliar. Hal itu sesuai dengan hasil pencermatan anggaran Pemkab Sukoharjo. Meski begitu keputusan resmi masih menunggu putusan bupati. 


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Nuril Huda, Jumat (16/8/2019) mengatakan, hingga saat ini KPU Sukoharjo masih menunggu keputusan resmi soal besaran anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Namun hasil sementara sesuai dengan percematan anggaran Pemkab Sukoharjo diketahui angka yang akan diberikan sekitar Rp 22,5 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan usulan pengajuan KPU Sukoharjo ke Pemkab Sukoharjo sebesar Rp 24 miliar. 


Angka sementara anggaran sebesar Rp 22,5 miliar tersebut masih belum final. Sebab KPU Sukoharjo menunggu keputusan resmi dari bupati. Kapan diputuskan hingga sekarang belum diketahui kejelasannya. 


“Angka yang diajukan KPU Sukoharjo sudah berdasarkan rasionalisasi dibeberapa pos,” ujarnya. 


KPU Sukoharjo pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang juga mengasumsikan akan diikuti sekitar lima pasangan calon. Rinciannya, tiga calon dimungkinkan dari partai politik, sedangkan sisanya dari pasangan independen. 


Sebelumnya, KPU Sukoharjo sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Bentuknya yakni penyusunan kebutuhan anggaran untuk pesta demokrasi tahun depan. Pada awal diketahui kebutuhan hanya Rp 24 miliar. Namun setelah KPU Sukoharjo merasionalisasi nilainya justru bertambah menjadi Rp 28 miliar. 


Anggaran tersebut sudah diajukan KPU Sukoharjo ke Pemkab dan diharapkan dapat disetujui. Komunikasi terus dilakukan KPU dengan Pemkab Sukoharjo mengingat pelaksanaan Pilkada 2020 sudah didepan mata. 


“Dari pihak Pemkab Sukoharjo setelah kami ajak komunikasi dengan KPU Sukoharjo mereka menyatakan siap memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020,” ujarnya. 


Dalam proses komunikasi yang dilakukan KPU dengan Pemkab Sukoharjo diketahui masih ada beberapa hal yang perlu disempurkan dalam pengajuan anggaran. Karena itu perlu dilakukan rasionalisasi sebagai bentuk penghematan anggaran. 


Tahapan setelah ini KPU Sukoharjo akan melakukan presentasi pada Desk Pilkada Pemkab Sukoharjo dan DPRD Sukoharjo. Hal itu penting sebagai tahapan untuk mengetahui persiapan yang dilakukan KPU Sukoharjo sebelum penyelenggaraan Pilkada 2020. 


“Pada pengajuan awal anggaran Pilkada 2020 hanya sebesar Rp 24 miliar namun setelah dirasionalisasi justru naik menjadi Rp 28 miliar,” lanjutnya.


Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, tahapan persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dilakukan Bawaslu Sukoharjo. Bentuk persiapan awal yakni berkaitan dengan penyiapan kebutuhan anggaran pemilu tahun depan. 


Dalam tahapan penghitungan Bawaslu Sukoharjo memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2020 sebesar Rp 13,280 miliar. Bawaslu Sukoharjo sudah mengajukan pemenuhan tersebut ke Pemkab Sukoharjo. Namun berapa anggaran yang diberikan pemerintah daerah tersebut belum diketahui. 


Tahapan setelah pengajuan Bawaslu Sukoharjo tinggal melakukan pembahasan saja dengan Pemkab Sukoharjo. Hal itu perlu dilakukan karena sebagai bentuk gambaran penggunaan dana pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Rencana pembahasan tersebut belum terlaksana karena terbentur waktu. 


“Anggaran sudah kami ajukan ke Pemkab dan tinggal pembahasan saja. Pembahasan sendiri ditunda karena Pemkab tengah melakukan pembahasan untuk Perubahan APBD 2019,” ujarnya. 


Pengajuan anggaran sebesar Rp 13,280 miliar oleh Bawaslu Sukoharjo sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Pasalnya, dalam Pilkada 2020 mendatang ada kenaikan jumlah pemilih. Bawaslu Sukoharjo memperkirakan pemilih Pilkada 2020 sebanyak 691.000 orang. Artinya ada perkiraan kenaikan jumlah pemilih sekitar 21.000 orang dibandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Kenaikan itu diperkirakan dari bertambahnya pemilih pemula sekitar 10.000 orang dan juga pemilih yang dalam pemilu 2019 masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). 


Pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang juga diasumsikan Bawaslu Sukoharjo ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penambahan tersebut harus diimbangi dengan besarnya anggaran. Dengan demikian pada saat pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar tanpa khawatir kekurangan dana. (Mam)



Artikel ini dikopi dari sumber yang dapat dikunjungi disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.