Liputan6.com, Jakarta – BPN Prabowo-Sandi meminta MK memberhentikan seluruh komisioner KPU. Hal itu dimasukkan dalam laporan sengketa Pilpres 2019 atau gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai, tuntutan BPN Prabowo-Sandi tidak nyambung dan salah alamat.

“Menurut saya, mengajukan petitum ke MK untuk nonaktifkan KPU, berhentikan KPU ya agak salah alamat. Sebab itu bukan kewenangan MK, tetapi kewenangan DKPP,” kata Pram di Kantor KPU RI, Kamis (13/6/2019).

Pramono menyebut, wewenang memberi sanksi hingga memberhentikan komisioner KPU berada di wilayah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

“Menurut saya itu bukan kewenangan MK. Kalau soal kode etik itu adalah kewenangan DKPP. Dan selama ini tidak ada laporan soal pelanggaran kode etik selama proses penyelenggaraan pemilu,” ucapnya.

Sejak masa rekapitulasi hingga saat ini, menurut Pram, tidak ada laporan pelanggaran kode etik di DKPP oleh tim BPN Prabowo-Sandi. Namun BPN justru melaporkannya ke MK.

“Kami kan selama rekap berjanjang pun, sampai penetapan hasil pun sama sekali enggak ada laporan,” kata komisioner KPU itu.

 



Baca selengkapnya: https://www.liputan6.com/pilpres/read/3989038/kpu-nilai-bpn-prabowo-salah-alamat-minta-komisionernya-dipecat-mk?utm_source=lpfeed&utm_medium=lpfeed&utm_campaign=rss

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.