Meski menghasilkan torehan positif tentang kesetaraan gender, namun, pemilu Bahrain 2018 tak lepas dari kritik, dengan sejumlah media dan analis Timur Tengah yang berbasis di Barat, menggarisbawahi beberapa dugaan noktah hitam.

Pemerintah menyebut, partisipasi pemilih pada pemilu Bahrain 2018 mencapai 67 persen, menjadi salah satu yang tertinggi dan mengalami peningkatan dari pemilu 2014 yang hanya mencapai 53 persen, mengutip keterangan tertulis resmi dari Kedutaaan Bahrain di Jakarta.

Namun, kelompok oposisi mengklaim bahwa prosentase partisipasi pemilih yang disebut oleh pemerintah adalah “palsu” dan mengatakan bahwa angka sesungguhnya tidak melebihi 30 persen.

“Saya kira angka yang kami sajikan tidak bisa berbohong,” kata Dubes Bahrain untuk RI, Mohamed Ghassan Shaikho, membantah tudingan kelompok oposisi, “pemilihan menggunakan sistem yang terkomputerisasi,” tambahnya.

Pemilihan terakhir pada tahun 2014 memiliki prosentase partisipasi pemilih sebanyak 53 persen, setelah kelompok-kelompok oposisi memboikot pemilihan di Bahrain.

Jelang dan selama pelaksanaan pemilu 2018, aktivis telah menyerukan pemboikotan, menggambarkannya sebagai “lakon”, demikian seperti dilansir Al Jazeera pada 3 Desember 2018.

Kritik yang dilontarkan aktivis ditujukan guna merespons pembubaran dua partai politik (atau political societies sesuai penyebutan di Bahrain), Al Wefaq (berideologi Syiah) dan Wa’ad (sekuler berhaluan kiri), serta pemenjaraan beberapa figur oposisi pada 2016 –atau dua tahun jelang pemilu 2018.

Pembubaran Al Wefaq yang berideologi Syiah juga disebabkan oleh dugaan keterlibatan beberapa figur partai itu dalam pemberontakan politik –yang berhasil digagalkan– di internal pemerintahan Bahrain pada 2011, dengan bantuan negara tetangga, Arab Saudi. Kelompok Syiah di Bahrain juga dikenal sebagai pengkritik keras keluarga Raja Hamad bin Isa al-Khalifa.

“Itu adalah contoh pengekangan partisipasi politik oleh pemerintah jelang pemilu,” kata Sayed Ahmed Alwadei, direktur advokasi untuk Bahrain Institute for Democracy (BIRD) yang berbasis di Inggris dan Monica Zuraw, advokat untuk Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB), dalam artikel opini yang dilansir oleh openDemocarcy pada 3 Desember 2018.

Kementerian Luar Negeri Inggris (FCO), dalam laporannya pada 2016 berjudul “Human Rights & Democracy” ikut mengkritik sikap Bahrain, dengan mengatakan, “(Inggris) khawatir atas langkah yang diambil oleh pemerintah Bahrain dalam hal pembatasan kebebasan sipil, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, termasuk dalam tindakan mereka membubarkan Al Wefaq yang berideologi Syiah dan beroposisi terhadap pemerintah.”

Namun, Dubes Ghassan membantah berbagai tudingan itu, dengan mengatakan bahwa pembubaran partai politik dan pemenjaraan figur oposisi jelang pemilu bukan merupakan upaya pemerintah Bahrain untuk membungkam para pengkritik.

“Itu murni keputusan hukum yang diambil oleh lembaga yudisial tertinggi negara,” kata Ghassan di Jakarta pada 6 Desember 2018. “Mereka (partai yang dibubarkan atau figur yang dipenjara) merupakan pelanggar hukum, dan pelanggar hukum ditindak dengan tegas di Bahrain.”

Pernyataan Shaikho merujuk pada keputusan Kementerian Kehakiman dan Urusan Islam Bahrain (MOJ) pada 6 Maret 2017, yang menjatuhkan vonis pembubaran terhadap Wa’ad dan Al Wefaq.

Dalam amar putusannya, MOJ menyebut bagwa “Wa’ad dan Al Wefaq melakukan hasutan tindakan terorisme dan mempromosikan penggulingan rezim politik yang kejam dan kuat setelah partai politik itu mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan Bahrain mengalami ‘krisis politik konstitusional’.”



Baca selengkapnya: https://www.liputan6.com/global/read/3801078/total-legislator-perempuan-terpilih-di-pemilu-bahrain-2018-cetak-rekor-bersejarah?utm_source=lpfeed&utm_medium=lpfeed&utm_campaign=rss

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.