VIVA – Salah satu masalah di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya adalah belum memadainya transportasi massal yang disediakan pemerintah. Untuk itu, pemerintah, baik pusat maupun provinsi juga kabupaten/kota, berusaha mewujudkannya.

Beberapa yang jadi opsi adalah light rapid transit (LRT), mass rapid transit (MRT) juga kereta rel listrik (KRL) Commuter Line. Nah, jenis transportasi pertama tersebut menjadi perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, JK justru marah atas pembangunan rel secara melayang. Dia menilai langkah BUMN PT Adhi Karya tidak efisien. Setidaknya kabar itulah yang menjadi berita terpopuler di laman VIVA, sepanjang Jumat, 11 Januari 2019.

Berita terpopuler kedua datang dari dunia hiburan tanah air. Saat ini, masyarakat memang tengah menyoroti isu prostitusi yang melibatkan artis-artis ibu kota. Baru-baru ini, mantan muncikari, Robby Abbas, mengaku tahu banyak mengenai bisnis prostitusi online. Bahkan dia juga kenal dengan Endang, muncikarinya Vanessa Angel yang terlibat prostitusi online pada 5 Januari 2019 di salah satu hotel di Surabaya.

Berita terpopuler ketiga yakni soal kabar polisi yang sudah memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo terkait teror bom palsu di kediamannya. Pemeriksaan itu di antaranya terkait kebutuhan permintaan informasi.

Dua berita lain yang juga menjadi perhatian datang dari dunia politik. Pertama adalah soal Bawaslu Kota Bogor yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Kemudian, mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut revolusi mental Presiden Jokowi memunculkan budaya tipu-tipu.

Berikut lima berita terpopuler di laman VIVA, sepanjang Jumat, 11 Januari 2019.

1. JK Marah-marah, Biaya Bangun LRT 1 Kilometer Rp500 Miliar

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan ini tidak efisien.

Wapres Jusuf Kalla.
 
Moda transportasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta dibangun BUMN PT Adhi Karya itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated).

“Jangan asal bangun saja,” ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.

Baca selengkapnya di sini.

2. Robby Abbas Kenal Muncikarinya Vanessa Angel

Mantan muncikari, Robby Abbas tahu banyak mengenai bisnis prostitusi online yang kini sedang marak jadi buah bibir. Bahkan dia juga kenal dengan Endang, muncikarinya Vanessa Angel yang terlibat prostitusi online pada 5 Januari 2019 di salah satu hotel di Surabaya. Mereka memang berada di bidang yang sama, bisnis jasa terlarang.

“Memang profesi ES (Endang) itu dulu sama seperti saya sebagai muncikari,” kata Oby begitu sapaannya, di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.

Robby Abbas bebas dari penjara

Mengenai kasus prostitusi online yang menjaring nama Vanessa Angel, dia menolak berkomentar. Oby tak mau dianggap ikut campur.

Baca selengkapnya di sini.

3. Teror Pimpinan KPK, Polisi Telah Periksa Agus Rahardjo

Polisi sudah memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo terkait teror bom palsu di kediamannya. Pemeriksaan itu di antaranya terkait kebutuhan permintaan informasi.

“Jadi sudah ada koordinasi yang dilakukan, baik untuk kebutuhan pengamanan atau kebutuhan permintaan informasi, itu sudah dilakukan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat, 11 Januari 2019.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo

Febri memastikan, KPK terbuka untuk bekerja sama dengan Polri, terkait pengusutan kasus dugaan bom palsu dan bom molotov di rumah Agus dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Jika penyidik Polri membutuhkan info data, KPK siap memberikannya.

“Nanti kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti informasi data atau kebutuhan lain nanti bisa dikoordinasikan karena sebelumnya juga kami terbuka untuk melakukan koordinasi tersebut,” ujar Febri.

Baca selengkapnya di sini.

4. Bawaslu: Anies Baswedan Tak Terbukti Langgar Pidana Pemilu

Bawaslu Kabupaten Bogor memutuskan, kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di acara Partai Gerindra beberapa waktu lalu dan mengacungkan dua jari bukanlah bentuk kampanye. Oleh karena itu dianggap tak ada yang dilanggar Anies dalam hal pidana Pemilu.

“Terlapor ini sudah memberikan surat pemberitahuan dan acara itu bukan kampanye tapi rapat internal,” kata Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah di Bogor, Jawa Barat sebagaimana disiarkan tvOne, Jumat 11 Januari 2019.

Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Bawaslu menilai unsur pidana Pemlu yang dituduhkan dilakukan Anies dalam acara itu sulit dibuktikan. “Terhadap tindakan dugaan tindak pidana Pemilu kami sebutkan tidak memenuhi unsur ketentuan pidana,” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

5. Amien Rais Sebut Revolusi Mental Munculkan Budaya Tipu-tipu

Mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo selama ini tidak berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan dalam peluncuran buku terbarunya yang berjudul ‘Hijrah: Selamat Tinggal Revolusi Mental, Selamat Datang Revolusi Moral’.

“Jadi menurut saya revolusi mental Pak Jokowi itu memang tidak jelas,” kata Amien di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) mengacungkan ibu jari sebelum menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta

Menurut politikus senior Partai Amanat Nasional ini, tidak ada dokumen autentik yang bisa menjelaskan secara penuh bagaimana revolusi mental itu. Menurutnya, tak ada dokumen otoritatif dari pemerintah.

“Karena memang tidak jelas,” ujar Amien.

Baca selengkapnya di sini.



Baca selengkapnya: https://www.viva.co.id/roundup/1111044-jk-marah-marah-robby-abbas-dan-polisi-periksa-agus-rahardjo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.