VIVA – Pencoblosan Pemilu wilayah luar negeri sudah selesai. Meski penghitungan hasilnya baru akan dilakukan bersama-sama per 17 April 2019 nanti. Namun berbagai masalah terungkap. Ketidakpuasan Warga Negara Indonesia (WNI) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) luar negeri bermunculan via media sosial. Tak sedikit warga yang akhirnya tak bisa memilih. Terganjal problem administrasi. Teknis pencoblosan di TPS juga dianggap menyusahkan.

Pemilu RI di Sydney disebut salah satu pencoblosan yang lumayan menyisakan masalah. Pada pencoblosan yang berlangsung pada Sabtu, 13 April 2019, menurut petisi yang beredar setelahnya disebut hingga ratusan WNI tak bisa memilih. Muncul kemudian petisi lewat Change.org yang mengklaim hal tersebut. 

“Proses yg panjang dan ketidakmampuan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Sydney sebagai penyelenggara menyebabkan antrean tidak bisa berakhir sampai jam 6 sore waktu setempat. Sehingga ratusan orang yang sudah mengantre sekitar 2 jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore tanpa menghiraukan ratusan pemilih yang mengantre di luar,” tulis akun The Rock.

“Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia. Besar harapan kami KPU, Bawaslu dan Presiden Joko Widodo bisa mendengar, menyelidiki dan menyetujui tuntutan kami. Sekian dan Terimakasih.”

 Petugas sedang mengepak logistik Pemilu di gudang logistik KPU Manggarai.

Petisi berjudul “Pemilu ulang pilpres di Sydney Australia” itu hingga Senin pagi, 15 April 2019 sudah diteken oleh 16.646 orang sejak diunggah Minggu kemarin.

Sebelumnya memang beredar video maupun foto yang menunjukkan kekecewaan WNI yang berada di Sydney yang menunggu bahkan sudah lebih dari dua jam namun pemungutan suara sudah ditutup bagi mereka yang tak berada di dalam gedung. Padahal para WNI itu sudah mengantre lama.

Merespons hal itu, PPLN Sydney menjelaskan kronologi adanya kericuhan di Sydney tersebut. Diakui memang calon pemilih cukup membeludak dan tak semuanya ada di daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih khusus luar negeri (DPKLN).

Melalui rilis pers yang diterima VIVA pada Senin, 15 April 2019, PPLN menjelaskan bahwa  DPTLN adalah daftar pemilih luar negeri yang ditetapkan oleh KPU per 12 Desember 2018 untuk PPLN Sydney jumlahnya adalah 25.381 pemilih.

Selain itu, untuk DPTbLN adalah pemilih yang sudah menjadi DPT namun pindah lokasi memilih. PPLN menyebut pada umumnya, pemilih yang hadir dan terdaftar sebagai DPTLN dan DPTbLN terlayani dengan baik sejak pagi hari.

Namun menurut PPLN, ternyata banyak calon pemilih yang datang yang tak tahu bahwa dirinya tidak terdaftar di DPTLN. Padahal untuk DPKLN baru akan bisa mencoblos satu jam sebelum penutupan. Padahal PPLN tidak bisa memperpanjang waktu pencoblosan karena juga terkendala gedung yang disewa.
 
“Namun, sekitar pukul 18.00 waktu setempat, masih banyak orang berkumpul di depan pintu masuk lokasi gedung TPS. Padahal, dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah dengan pengawas pemilu (Panwaslu), saksi, perwakilan Mabes Polri dan pihak keamanan gedung terutama pertimbangan keamanan gedung dan waktu penggunaan gedung yang terbatas, maka penutupan pintu masuk gedung dilakukan pada pukul 18.00,” demikian dijelaskan PPLN Sydney.



Baca selengkapnya: https://www.viva.co.id/indepth/fokus/1139919-kisruh-tps-luar-negeri-negara-penyelenggara-pemilu-paling-kompleks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.